SUMBER DANA DARI LUAR NEGERI

Bagi negara-negara yang belum atau tida mampu menghimpun tabungan domestic yang memadai guna mendorong pertumbuhan ekonominya,maka negara tersebut dapat pula mencari sumber pembiayaan dari luar negeri ( negara-negara lain ).
Bab ini mencoba untuk menjelaskan peranan tabungan luar negeri dalam pembangunan dan mengungkap beberapa kontroversi dan implikasi yang ditimbulkannya.

    Namun, sebelum kita melakukan pembahasan yang lebih mendalam, ada baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu tentang beberapa konsep penting yang akan di bahas dalam bab ini.
Bantuan asing ( luar negeri ) yang dimaksudkan di sini adalah meliputi bantuan yang bersumber dari pemerintah maupun swasta dari negara lain.

Jenis bantuan ini dapat di bagi lagi menjadi dua jenis, yaitu : (1) bantuan bilateral, sebuah bantuan yang di berikan langsung oleh sebuah negara kepada negara lainnya, dan (2) bantuan multilateral, sebuah bantuan yang dananya mengalir ke sebuah badan badan internasional, seperti PBB,Bank Dunia, dan Bank pembangunan regional ( misalnya, The Asian Development Bank untu negara-negara di kawasan Asia ), yang selanjutnya badan-badan internasional tersebut meminjamkan atau menyalurkan dana yang tersedia ke NSB.


BANTUAN LUAR NEGERI
Bantuan asing yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan dari era sesudah Perang Dunia II. Bantuan tersebut berawal dari adanya Rencana Marshall (  Marshall Plan ), di mana pada waktu AS menyaluan dananya sebesar US $ 17 miliar ( sekitar 1,5 persen dari GNP AS per tahunnya ) selama kurang lebih empat tahun guna membantu pembangunan kembali Eropa sesudah Perang Dunia ke II. 

LEMBAGA-LEMBAGA BANTUAN INTERNASIONAL
The Asian Development Bank (ADB)
The Asian Development Bank ( ADB ) berdiri pada tahun 1996, dan bertugas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta bekerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan di kawasan Asia.
ADB merupakan lembaga pengembangan keuangan internasional yang melaksanakan penyaluran dana, menyokong investasi, dan memberikan kerja sama teknis ( technical assistance ) kepada NSB yang menjadi anggotanya.

Latar Belakang Berdirinya ADB
Pada pertengahan tahun 1960-an, negara- negara di kawasan Asia sangat membutuhkan bantuan ekonomi untuk membiayai pertumbuhan dan pembangunannya. Kemudian dari berbagai penjuru dunia datanglah bantuan untuk negara-negara Asia baik berupa dukungan politik maupun bantuan ekonomi.
Pada awalnya, bantuan ini diharapkan datang dari negara-negara Barat, namun terdorong oleh adanya rasa nasionalisme yang begitu menggebu ( terutama setelah usainya Perang Dunia II ) mendorong timbulnya rasa solidaritas dan kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia, dengan berusaha memperoleh batuan politik maupun ekonomi dari kalangan negara-negara di kawasan Asia sendiri.
Kesemuanya ini tercermin dalam pembentukan berbagai organisasi Asia, seperti Economic Commission for Asia and the Far East ( ECAFE ) yang anggotanya terdiri dari negara-negara di kawasan Asia yang telah menjadi anggota PBB pada masa itu, SEATO dan lain sebagainya.



Bank Dunia ( The World Bank )
Pada awal Perang Dunia II ( PD II , para ahli keuangan dari gabungan beberapa negra memandang bahwa setelah PD II akan membawa pengaruh akan adanya kebutuhan atas peraturan-peraturan mengenai kerjasama internasional untuk memecahkan masalah dalam hal moneter dan permasalahan-permasalahan keuangan lainnya.
    Dengan adanya beberapa pertemuan yang diselenggarakan oleh gabungan beberapa negara, pada bulan Juli 1944, 44 buah negara mendirikan  United Nations Moonetary and Financial Conference di Bretton Woods, New Hampshire, USA. Pada konferensi ini di canangkan beberapa Anggaran Dasar, yaitu dengan terbentunya dua lembaga keuangan internasional yaitu :
1.    IMF ( International Monetary Fund )
2.    IBRD ( International Bank for Reconstruction and Development ) kemudian lebih dikenal dengan nama World Bank

IBRD ( International Bank for Reconstruction and Development ) atau lebih dikenal sebagai Bank Dunia merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang pertama.

Fungsi Utama Bank Dunia
    Pada dasarnya, Bank Dunia memiliki dua keanggotaan, yaitu :
1.    IFC  ( International Finance Corporation ) yang memulai kegiatannya pada tahun 1956. Kegiatannya ditujukan untuk pengembangan sector swasta di NSB.
2.    IDA  ( International Development Association ) yang memulai kegiatannya pada tahun 1960. Kegiatannya ditunjukan untuk sektor yang sama dan sesuai dengan kebijakan Bank Dunia.
  
    Secara bersama-sama, Bank Dunia, IFC, dan IDA diarahkan sebagai Grup Bank Dunia. IDA dan Bank Dunia mempunyai staf dan manajemen yang sama, namun staf IFC terpisah. Ketiganya memiliki presidan dan dewan direktur eksekutif yang sama, yang meninjau dan menyetujui kebijakan pinjaman serta investasi mereka. IDA dan IFC memiliki Anggaran Dasar yang terpisah, yang sedikit berbeda dari Piagam Bank Dunia.

DAMPAK BANTUAN LUAR NEGERI TERHADAP PEMBANGUNAN
Dengan mengguanakan pendekatan Harrod-Domar, mungkin akan lebih mudah bagi kita untuk menjelaskan peranan bantuan dan tabungan luar negeri dalam pembangunan. Menurut Horrad-Domar, peranan tabungan luar negeri adalah untuk menumbuh kembangkan tabungam domestic sehingga dapat meningkatkan investasi pada akhirnya akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Atau dengan kata lain, tabungan luar negeri biasanya digunakan untuk menutupi kesenjangan tabungan-investasi (saving-investment gap) yang terjadi di tingkat domestic.

MANFAAT INVESTASI ASING
Adanya serangkaian peraturan perundang-undangan negara tuan rumah (host country) berkenaan dengan investasi asing menunjukan bahwa NSB tentang cukup untuk aktif untuk mencari investor asing dan mengharapkan berbagai manfaat yang nyata dari investasi asing tersebut. Biasanya tujuan yang paling umum dikemukakan adalah untuk menciptakan lapangan kerja, proses alih teknologi dan keterampilan yang bermanfaat dan berbagai sumber tabungan atau devisa.


Perluasan Kesempatan Kerja
Bukti empiris di beberapa negara menunjukkan bahwa manfaat perluasan kesempatan kerja yang dihasilkan oleh adanya investasi asing karena suatu hal menjadi nampak kurang begitu nyata.

Alih teknologi
Manfaat pokok keduan yang diharapkan dari adanya investasi asing adalah proses alih teknologi, ketrampilan, dan know-how. Oleh karena banyak riset lapangan dan kegiatan-kegiatan pembangunan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Utara, Eropa, da Jepang, maka perusahaan-perusahaan tersebut sangat potensial sebagai sumber yang kaya akan informasi yang bernilai tentang teknologi, proses-proses, metode pemasaran dan pendekatan-pendekatan manajerial yang baru.

Manfaat Perolehan Devisa
Manfaat ketiga yang diterima oleh NSB dari investasi asing adalah memperoleh tabungan dan mendapatkan cadangan devisa. Dampak investasi-investasi TNC ini terhadap neraca pembayaran NSB telah menjadi sebuah kontroversi. Sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 1973 dan meliputi ebih dari 100 TNC di seluruh dunia, menyimpulkan bahwa pada akhir tahun 1960-an pengaruh positif neto pada neraca pembayaran TNC tidak dapat diabaikan. Menurut studi tersebut, pada hampir setengah dari TNC yang diteliti diperolh temuan bahwa TNC-TNC tersebut lebih banyak mengekspor devisa ( melalui impor dan repatriasi laba ) dibandingkan devisa yang mereka peroleh. Jika keadaannya seperti demikian, mka nampaknya repatriasi laba merupakan salah satu penyebab hilangnya devisa “seharusnya” diperoleh negara tuan rumah.

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN NSB TERHADAP INVESTASI ASING
Pemerintah NSB biasanya menggunakan berbagai kebijakan yang bersifat restriktif dan insentif bagi perusahaan-perusahaan asing. Kebijakan yang bersifat restriktif tersebut antara lain : (1) prasyarat kinerja, (2) hukum “kejenuhan” (saturation), dan (3) pengendalian repatrisi laba. Sedang kebijakan yang berupa rangsangan adalah insentif pajak.

PINJAMAN KOMERSIAL
Belakangan ini sumber dana dari luar negeri yang sangat cepat perkembangannya adalah injaman swasta yang berasal dari tiga sumber, yaitu (1) bond lending, (2) pinjaman komersial, dan (3) kredit ekspor. Bond Lending  ini merupakan salah satu bentuk dari investasi portofolio. Bentuk lainnya adalah pembelian saham perusahaan-perusahaan NHB oleh pihak asing.
    Bentuk kedua dan relati paling baru adalah pinjaman komersial dari bank-bank di luar negeri, baik dari pasar Eurocurrency maupun pinjaman biasa dari bank-bank di luar negeri dengan menggunaan dana mereka sendiri.  Jumlah pinjaman seperti itu pada akhir tahun 1984 sebesar 2,5 miliar dolar AS, dan sebesar 2 miliar dolar AS berasal dari Eurocurrency.
    Kredit Eurocurrency ini biasanya dilakukan oleh suatu sindikat bank, bukan oleh sebuah bank secara individual. Pinjaman jenis ini biasanya untuk jangka watu yang jauh lebih pendek dari pada bond issues dan tingkat bunga yang sama jika bank-bank tersebut meminjamkannya pada bank lainnya.
Biasanya tingkat suku bunga yang ditetapkan berdasarkan suku bunga pada LIBOR ( the London interbank borrowing rate ) yang nilainya berfluktuasi dari waktu ke waktu.


SUMBER PINJAMAN LUAR NEGERI BAGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA
The Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI)
Sejak tahun 1966, pemerintah Orde Baru mulai mengambil langkah kebijakan stabilisasi, reorganisasi, dan rehabilitasi terhadap system perekonomian sebagai basis yang penting untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam bidang keuangan internasional, pemerintah Orde Baru berusaha memperbaikinya dengan cara mencari penyelesaian pinjaman Orde Lama dan menari investasi asing serta meminta bantuan keuangan dan bantuan teknik. Sejak awal tahun 1967, pertemuan-pertemuan untuk membantu Indonesia dikoordinasikan dalam satu wadah kerjasama yang disebut The Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI). Dalam perkembangannya, IGGI tumbuh sebagai suatu mekanisme koordinasi negara-negara donor yang bersifat internasional yang merupaka kelompok pertemuan konsulatif.
    IGGI adalah forum tempat pertemuan berkala antara Indonesia dengan negara-negara donor dan lembaga-lembaga keuangan internasional yang dibentuk tidak berdasarkan perjanjian.

Consultative Group on Indonesia ( CGI )
Latar belakang pembentukan CGI berawal pada adanya insiden Dilli (Timor Timur) pada bulan November tahun 1991. Adanya sikap beberpa negara yang ingin mengaitkan pemberian pinjaman atau bantuan dengan insiden Dilli tersebut jelas-jelas bertentangan dengan garis politik pemerintah RI sesuai dengan TAP MPR No.IV/MPR/1978 tentang GBHN, Bab IV, Bagian D, Arah dan Kebijakan Pembangunan, Ayat 12.

1.    Pinjaman Bilateral
Pinjaman bilateral adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa maupun dalam bentuk barang atau jasa yang diperoleh dari pemberi Pinjaman Luar Negeri yang berasal dari pemerintah suatu negara melaui suatu lembaga atau badan keuangan yang dibentuk oleh pemerintah negara yang bersangkutan untuk melaksanakan pemberian pinjaman yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
2.  Pinjaman Multilateral
Pinjaman multilateral adalah setiap penerimaan negara, baik dalam bentuk devisa maupun dalam bentuk barang atau jasa yang diperoleh dari pemberian pinjaman luar negeri yang berasal dari lembaga keuangan internasional maupun regional dan biasanya Indonesia merupakan anggota dari lembaga keuangan tersebut.

Pinjaman di Luar IGGI/CGI
     Golongan negara-negara ini tidak ikut serta dalam perundingan di Tokyo maupun di Paris dalam rangka penyelesaian utang-utang Indonesia, maupun dalam sidang-sidang IGGI maupun CGI.
Alasan klasik yang di kemukakan golongan negara-negara tersebut adalah, justru utang-utang tersebut timbul karena politik imperialis atau colonial negara barat, dan mereka tidak ikut bertangggung jawab.
    Sehubung dengan alas an klasik yang di kemukakan tersebut, utang atau bantuan mereka akan diselesaikan melaui perundingan bilateral dan tidak berdasarkan pola paris dan Amsterdam.

SEKILAS TENTENG UTANG LUAR NEGERI INDONESIA
Sejatinya, utang luar negeri pemerintah merupakan salah satu sumber pembiayaan anggaran pemerintah dan pembangunan ekonomi secara umum di gunakan selain penerimaan dalam negeri pemerintah. Pemenfaatan tang luar negeri pemerintah untuk membiayai belanja negara sedemikian rupa sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi, terutama kegiatan yang produktif sehingga pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal pembiayaan anggaran pemerintah, utang luar negeri pemerintah berperan untuk membiayai deficit anggaran yang tercipta dari selisih antara penerimaan domestic dan belanja pemerintah. Belanja pemerintah ini kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja-belanja pembangunan yang sifat produktif.
    Sejarah telahmembuktikan bahwa kegagalan dalam pengelolaan portofolio utang dapat memicu terjadinya krisis ekonomi yang mendalam. Jika tidak hati-hati, perkembangan utang luar negeri Indonesia dapat membaha perekonomian pada jebakan ketergantungan atas utang luar negeri
(debt trab)  (Arsyad, 1991a; Arsyad 1991b)
    Utang luar negeri pemerintah seyogyanyaberperan dalam pembiayaan deficit anggran dan pembangunan ekonomi secara umum . Namun di Indonesia, perkembangan utang luar negeri yang sedemikian pesat telah menciptakan masalah tersendiri bagi anggaran pemerintah dan perekonomian secara umumnya.